SUMENEP - Ketua DPRD Kabupaten Sumenep KH Hamid Ali Munir mengatakan mutasi jabatan merupakan hak prerogatif Bupati.
Terutama jika ujar Hamid Bupati sudah melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan OPD.
"Tentu mutasi jabatan dan penempatan itu hak Bupati jadi tentunya akan melakukan itu sesuai dengan kebutuhan dan profesionalismenya," kata KH Hamid Ali Munir saat dikonfirmasi awak media.
Untuk itu Hamid menambahkan hendaknya dalam mutasi jabatan perlu diisi orang dengan keahlian dan etos kerja serta disipilin yang tinggi.
"Harapan saya benar-bener yang mempunyai suatu kemampuan etos kerja dan disiplin yang tinggi," tambahnya.
Politisi PKB tersebut juga menekankan bahwa para OPD nantinya harus pula memiliki integritas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Tentu orang memiliki tanggung jawab dan etos yang tinggi disipilin tinggi yang nantinya benar-benar memberikan motivasi dan terobosan dalam rangka untuk mencapai apa yang menjadi target pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Achmad Fauzi menjelaskan bahwa hasil evaluasi terhadap kinerja OPD dalam waktu dekat akan segara turun.
"Hasil evaluasi dalam waktu dekat begitu turun dari KASN persetujuannya insyallah kita mutasi lebih cepat," kata Achmad Fauzi kepada Media
Adapun hasil asesmen dari 21 orang yang telah mengikuti uji kompetensi sangat baik.
"Yang pasti kepala Dinas kita cerdas-cerdas," ujarnya.
Adanua mutasi jabatan ini menurut Bupati Sumenep merupakan langkah penyegaran jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep yang bertujuannya membangun bersinergi antar pimpinan pemerintahan di Sumenep agar terus solid dalam melaksanakan visi dan misi daerah. []
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi