SUMENEP- Sejumlah aktivis yang tergabung dala kelompok Fakta Foundation Sumenep, mempertanyakan kinerja nyata dari Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah, dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah setempat.
Hal tersebut diutarakan melalui aksi demo, yang dilakukan di depan Kantor Pemerinta Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Selasa (14/3/2023).
Juru Bicara Aktivis Fakta Foundation Sumenep, selaku Ketua Tim Penanganan kemiskinan di level daerah, Wabup Sumenep masih belum memberikan hasil yang nyata, dalam menurunkan angka kemiskinan.
Padahal menurutnya, kemiskinan, terlebih yang ekstrem merupakan persolaan yang sangat urgen untuk ditangani dengan serius.
Karena akan berdampak pada kondisi hidup masyarakat Sumenep, seperti ekonomi yang juga memiliki kohesi terhadap kompleksitas pola hidup baik secara kondisi protein dan gizi.
“Kondisi buruk itu (kemiskinan.red) sudah menyebar ke pedesaan. Apa langkah ketua tim sampai saat ini,” ujarnya.
Dirinya melanjutkan, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2022 bahwa, Kabupaten Sumenep masuk dalam prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pernyataan serupa juga selaras dengan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai kekuatan amanat Nasional untuk segera direalisasikan secara serius.
Namun, Muhsin menilai sampai saat ini intruksi yang dimaksudkan diatas, belum juga dilakukan oleh Pemkab Sumenep dalam hal ini Wabup Dewi Khalifah selaku ketua tim penanganan kemiskinan di Sumenep.
“Kalau ditingkat Nasional itu Wakil Presiden, Provinsi Wagub, Kota Wakil Wali kota dan untuk daerah adalah Wakil Bupati,” ucapnya Muhsin.
Dengan begitu, Aktivis Fakta Foundation semakin yakin bahwa Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah juga dinilai tidak mampu untuk mengentaskan kemiskinan di Sumenep.
Muhsin menambahkan, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, ada sekitar 602.020 jiwa yang masih terjerat kemiskinan. Hal tersebut, kata dia berbanding lurus dengan meroketnya angka inflasi di Kabuten Sumenep.
Terakhir, pihaknya meminta Pemkab Sumenep untuk membuat data integral kemiskinan. Yakni menggabungkan dua atau lebih sebuah data kemiskinan dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data (data warehouse).
Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, diketahui saat ini Wabup Sumenep masih dalam perjalanan untuk menunaikan ibadah umroh ke tanah suci. Sehingga tidak dapat menemui massa aksi.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi